JakartaI , Bahri news id -
Selasa.21/10/2025
Menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan HUT TNI ke-80, Jaya Center Foundation akan menggelar “Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025” di GOR Jakarta Timur, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
Kegiatan sosial ini tidak hanya berisi aksi kemanusiaan dan kegiatan kepemudaan, tetapi juga menjadi panggung gagasan strategis bagi masa depan tata kelola pemerintahan di ibu kota, khususnya setelah Pemprov DKI Jakarta memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Tema besar yang diangkat Urgensi Reformasi Birokrasi Berbasis SDM dan Program Berdampak Langsung pada Masyarakat Pasca Pemangkasan APBD Pemprov Jakarta menjadi sorotan utama dalam forum yang melibatkan unsur masyarakat sipil, milenial, dan akademisi.
Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta yang tengah menghadapi penyesuaian pasca-pemangkasan APBD harus dijawab dengan reformasi birokrasi yang lebih tajam, profesional, dan berorientasi hasil.
“Pemangkasan APBD bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini momentum bagi Pemprov Jakarta untuk membuktikan efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran publik,” ujar Budi Mulyawan di Jakarta, Senin (20/10/25).
Menurutnya, reformasi birokrasi berbasis SDM menjadi kebutuhan mendesak agar setiap program strategis pemerintah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menilai, prioritas anggaran harus diarahkan ke sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup Publik, mulai dari pendidikan, transportasi publik, hingga penguatan layanan di tingkat kelurahan.
“Kita ingin melihat anggaran Publik benar-benar bekerja untuk rakyat. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),
hingga peningkatan transportasi massal seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, harus tetap dijaga keberlanjutannya karena berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Budi.
Dalam pandangan Budi, salah satu kunci efektivitas birokrasi ada pada posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda).
Sekda, menurutnya, bukan sekadar pejabat administratif, melainkan motor utama penggerak birokrasi daerah yang menentukan arah koordinasi, pengendalian anggaran, dan efektivitas kebijakan Publik.
“Jakarta membutuhkan Sekda yang tangguh, multi-talenta, dan memiliki visi kepemimpinan yang kuat. Ia harus menjadi penghubung efektif antara kepala daerah dan seluruh perangkat birokrasi, serta memastikan setiap kebijakan diterjemahkan dalam aksi nyata,” jelasnya.
Lebih jauh, Budi menilai proses pemilihan Sekda yang transparan, berbasis merit, dan terbuka bagi kandidat internal Pemprov menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kepercayaan Publik terhadap pemerintahan daerah.
Dalam dokumen gagasan yang disusun Jaya Center Foundation, ditegaskan bahwa reformasi birokrasi berbasis SDM dan efisiensi anggaran harus berjalan beriringan.
Melalui pendekatan sistem merit, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta orientasi pada pelayanan Publik.
Selain itu, reformasi anggaran pasca-pemangkasan APBD menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam pembiayaan program.
Setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberikan nilai manfaat yang terukur.
Budi menyebut digitalisasi keuangan daerah melalui platform SMARTAPBD dapat mempercepat transparansi dan akuntabilitas Publik.
“Birokrasi masa depan bukan yang gemuk, tapi yang gesit. Bukan yang banyak aturan, tapi yang banyak solusi,” ujarnya menegaskan.
Budi juga menyoroti pentingnya penataan ulang jabatan lurah, karena posisi tersebut merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, efektivitas pembangunan justru dimulai dari basis kelurahan.
Ia menilai, keberhasilan reformasi birokrasi akan sulit tercapai tanpa memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput.
Penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK dan Survei Penilaian Integritas (SPI) disebut sebagai langkah konkret yang harus diikuti dengan komitmen moral aparatur.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar struktur, tapi soal budaya kerja yang bersih, terbuka, dan melayani. Di sinilah kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025, Taufik Kurahman, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial semata, melainkan juga memiliki dimensi edukatif dan reflektif bagi generasi muda Jakarta.
“Kami ingin menghadirkan kegiatan sosial yang punya makna kebangsaan sekaligus membuka ruang bagi milenial untuk memahami pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Taufik.
Menurutnya, Gebyar Baksos Milenial 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan
mulai dari bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis, diskusi Publik tentang pemerintahan modern, hingga kampanye digital antikorupsi. Semua kegiatan diarahkan untuk menanamkan nilai gotong royong, empati, dan kepedulian sosial di kalangan anak muda.
“Baksos ini tidak boleh berhenti di seremoni. Kami ingin mendorong semangat kolaborasi antara masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan birokrasi. Karena perubahan besar dimulai dari kesadaran kolektif,” tegas Taufik.
Melalui acara ini, Jaya Center Foundation berharap kaum muda dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan Publik dan menjadi agen perubahan dalam reformasi birokrasi.
Generasi milenial dan Gen Z diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari proses pembaharuan di tubuh pemerintahan daerah.
“Jakarta harus menjadi laboratorium birokrasi modern tempat di mana setiap ASN dan warga punya ruang untuk berinovasi, mengawasi, dan berkontribusi,” ujar Budi menutup pernyataannya.
Dengan semangat Sumpah Pemuda ke-97 dan HUT TNI ke-80, Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025 menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi pada integritas, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Reformasi birokrasi berbasis SDM yang kuat, ditopang pengelolaan anggaran yang transparan, menjadi fondasi utama bagi Pemprov Jakarta untuk tetap produktif di tengah keterbatasan fiskal.
Dan seperti ditekankan Jaya Center Foundation, birokrasi yang bersih dan efektif adalah syarat utama menuju Jakarta yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan sosial.
Penutup.
( Rls / Tim / Red )
