Jakarta – BahriNews.id | Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak boleh hanya berpihak pada para transmigran, tetapi juga harus menyentuh masyarakat lokal yang hidup berdampingan.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Wawancara Eksklusif Tribunnews yang dipandu Apfia Tioconny Billy di Palmerah, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Menurut Viva Yoga, terdapat 619 kawasan transmigrasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 154 kawasan diprioritaskan dalam program revitalisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Kami bertanggung jawab memberdayakan seluruh warga di kawasan transmigrasi, baik transmigran maupun penduduk setempat,” tegasnya.
Konawe Utara Jadi Contoh
Ia mencontohkan Kawasan Transmigrasi Hialu di Desa Sabandente, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Di sana, transmigran dan warga lokal hidup rukun dan saling bergotong royong. Bahkan, warga menyerahkan lahan bersertifikat Hak Milik seluas 1.000 hektare untuk mendukung program transmigrasi.
Komposisinya pun unik: 80 persen diperuntukkan bagi transmigran lokal, dan 20 persen untuk pendatang dari luar daerah. “Mereka ingin desa berkembang menjadi kawasan pertumbuhan yang lebih dinamis,” jelas Viva Yoga.
Bukti Nyata Sejak 1950
Program transmigrasi yang digagas sejak 1950 terbukti mampu mengubah lahan kosong menjadi wilayah berpenduduk dan produktif. Hingga kini, transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi baru.
Selain ekonomi, transmigrasi juga memunculkan akulturasi budaya, bahkan perkawinan antara transmigran dan warga lokal. “Banyak kepala daerah di luar Jawa yang saya temui ternyata anak transmigran,” ungkapnya.
Perkuat NKRI
Viva Yoga menegaskan, program transmigrasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto: memperkokoh rasa kebangsaan dan memperkuat NKRI.
“Transmigrasi bukan hanya pembangunan wilayah, tapi perekat bangsa,” pungkasnya.
Redaksi: BahriNews.id
