Medan – Bahrinews.id | Drama kelam korupsi di Mandailing Natal (Madina) makin tajam menusuk ke jantung institusi penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memanggil Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina Muhammad Iqbal dan Kepala Seksi Datun Gomgoman Halomoan Simbolon, Jumat (18/7/2025).
Pemanggilan ini bukan basa-basi. KPK mencium indikasi kuat keterlibatan dua pejabat Kejaksaan tersebut dalam dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap oleh tersangka M Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG).
> "Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Kota Medan," tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal. Lima orang diamankan, empat jadi tersangka. Salah satunya Topan Obaja Ginting, Kepala Dinas PUPR Madina. Fakta-fakta lapangan menunjukkan, proyek jalan tersebut diduga sarat permainan kotor dan “bagi-bagi jatah”.
Tak hanya pejabat dinas, kini Kejaksaan ikut terseret. Sebuah tamparan keras terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
KPK tak main-main. Selain memeriksa dua petinggi Kejari Madina, penyidik juga telah menggali keterangan dari 8 saksi kunci, termasuk mantan Bupati Madina Jafar Sukhairi Nasution, yang diduga punya koneksi kuat dalam proyek tersebut.
> "Kami dalami seluruh proyek yang dikerjakan oleh tersangka KIR, termasuk potensi aliran dana haram ke pejabat daerah maupun penegak hukum," ujar Budi Prasetyo dengan nada tegas.
Proyek pembangunan jalan yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru berubah menjadi ladang bancakan para pejabat dan rekanan licik. Aroma busuk korupsi yang terstruktur, masif, dan sistematis ini kini menampar wajah Sumatera Utara.
Bahrinews.id menyoroti: jika benar ada keterlibatan aparat Kejaksaan, ini bukan hanya soal moralitas, tapi kejahatan sistemik yang menghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum
KPK ditantang untuk tidak berhenti di permukaan. Rakyat menunggu: Apakah KPK cukup berani mengobrak-abrik sarang mafia anggaran dan menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa pandang jabatan, tanpa takut tekanan?
Karena jika tidak, hukum hanya akan jadi topeng, dan rakyat akan kembali jadi korban.
Reporter M. Zulfahri Tanjung
Bahrinews.id akan terus membongkar.
Karena kebenaran tak bisa ditawar
