Subulussalam, Aceh – BAHRINEWS.id | Program pelatihan yang didanai melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2025 di Kota Subulussalam tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengkritisi pelaksanaan program yang dinilai menyimpang dari tujuan awal, dengan potensi kerugian negara yang tidak sedikit.
Aliansi Peduli Indonesia (API), LSM CAPA, LP Tipikor, dan LSM Suara Putra Aceh secara terbuka menyampaikan keprihatinan atas penyelenggaraan pelatihan yang menyedot anggaran hingga Rp2,4 miliar. Pelatihan tersebut diselenggarakan di Medan dan diperuntukkan bagi pengembangan keahlian kelistrikan. Namun, sebagian besar peserta justru bukan dari kalangan tukang atau tenaga teknis yang relevan. Bahkan, sejumlah peserta tercatat berasal dari profesi yang tidak berkaitan, termasuk beberapa wartawan.
Kejanggalan ini terungkap pada 12 April 2025, saat daftar peserta dibuka ke publik. LSM menilai pemilihan peserta sarat kepentingan dan tidak mencerminkan prinsip selektif serta tepat sasaran.
Lebih lanjut, pelatihan ini disebut tidak melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), yang merupakan mekanisme wajib dalam penyusunan program desa berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan Tenaga Ahli Pendamping Desa Kota Subulussalam, Drs. Hawari.
“Pendamping desa hanya memfasilitasi musyawarah kampung. Keabsahan APBDes sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan Pemko Subulussalam,” ujar Hawari saat dikonfirmasi.
Ketua API Kota Subulussalam, Adi Subandi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan menyelidiki dugaan penyimpangan ini. Ia menegaskan, kasus ini berpotensi melibatkan banyak pihak dari 82 desa yang tersebar di wilayah Kota Subulussalam.
“Program ini tidak hanya cacat prosedur, tapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dalam skala besar. KPK harus segera bertindak,” tegas Subandi.
Kasus ini mencuat di tengah upaya Pemerintah Kota Subulussalam yang tengah mengusung visi “Kota Subulussalam Mandiri Berkelanjutan”. Namun, dugaan penyalahgunaan anggaran seperti ini dinilai mencederai semangat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang digaungkan dalam visi tersebut.
(Laporan: Pasukan Ghoib | Sumber: GWI)
