Bahrinews.id | Langkat — Penghargaan dari 18 kepala desa kepada Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo atas penanganan banjir di Kecamatan Tanjung Pura memang patut diapresiasi. Namun di balik seremoni penuh pujian itu, muncul pertanyaan yang tak boleh diabaikan: apakah ini murni refleksi kepuasan masyarakat, atau hanya simbol formalitas yang menutupi persoalan yang lebih dalam?
Apel pagi di Lapangan Jananuraga Polres Langkat, Selasa (05/5/2026), menjadi panggung penyerahan penghargaan. Para kepala desa menyampaikan terima kasih atas peran aktif Polres Langkat dalam evakuasi, pengamanan, hingga distribusi bantuan saat banjir 26 November 2025 lalu.
Perwakilan kepala desa, Riza Ansyari, bahkan menegaskan bahwa Polri “benar-benar hadir” di tengah masyarakat. Pernyataan yang kuat—namun perlu diuji lebih jauh: apakah seluruh warga terdampak merasakan hal yang sama?
Realitas di lapangan kerap tak sesederhana narasi di podium. Penanganan banjir bukan hanya soal evakuasi sesaat dan distribusi bantuan darurat. Yang lebih krusial adalah mitigasi, kecepatan respons di awal bencana, hingga pemulihan pascabencana yang berkelanjutan. Di titik inilah publik berhak bertanya—apakah semua itu sudah berjalan optimal?
Penghargaan dari kepala desa memang mencerminkan hubungan baik antara aparat dan pemerintah desa. Namun, independensi penilaian tetap menjadi catatan penting. Apakah apresiasi ini lahir dari evaluasi objektif, atau sekadar bentuk penghormatan struktural?
Kapolres Langkat dalam sambutannya menekankan sinergitas dan menyebut keberhasilan sebagai hasil kerja bersama. Pernyataan ini patut dihargai. Namun sinergi sejati bukan hanya terlihat saat seremoni, melainkan saat kritik disampaikan dan ditindaklanjuti tanpa defensif.
Di sisi lain, penegasan Kapolres soal profesionalisme dan pelayanan humanis menjadi komitmen yang harus dibuktikan secara konsisten, bukan hanya dalam momentum bencana, tetapi juga dalam penanganan persoalan sehari-hari masyarakat.
Bahrinews.id mencatat, kepercayaan publik bukan dibangun dari penghargaan semata, melainkan dari transparansi, akuntabilitas, dan keberanian membuka ruang evaluasi.
Penghargaan boleh saja diberikan. Namun yang lebih penting: apakah masyarakat benar-benar merasa aman, terlindungi, dan didengar setelah air surut?
Reporter: Rudy Hartono & Red
Editor: Zulkarnain Idrus
