Bahrinews.id | Kapuas Hulu, Kalbar — Dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Nanga Semangut, Kecamatan Mentebah, kian menyengat dan sulit diabaikan. SPBU/APMS nomor 67.787.01 disorot tajam setelah muncul indikasi kuat: pelayanan publik diduga ditutup, sementara penyaluran BBM tetap berjalan melalui jalur yang tidak transparan.
Pantauan di lapangan pada Rabu (29/04/2026) sekitar pukul 10.47 WIB memperlihatkan kondisi yang memantik tanda tanya besar. SPBU terlihat tertutup tanpa aktivitas pengisian kendaraan. Tidak ada antrean, tidak ada pelayanan. Namun, di sekitar lokasi, jeriken-jeriken berisi BBM tampak siap edar—sebuah kontras yang sulit dijelaskan jika semua berjalan sesuai prosedur.
Warga mulai angkat suara. Keluhan mengemuka dari mereka yang berulang kali gagal mendapatkan BBM secara langsung. Ironisnya, di saat akses resmi tertutup, BBM justru diduga tetap “mengalir” melalui jalur belakang—akses sungai maupun “jalan tikus” yang minim pengawasan.
“Kami datang beli, sering tutup. Tapi BBM tetap keluar. Kalau bukan untuk masyarakat, lalu untuk siapa?” ungkap seorang warga dengan nada kesal.
Situasi ini mengarah pada dugaan serius adanya distribusi tertutup yang berpotensi melanggar aturan dan merugikan masyarakat luas, khususnya di kawasan Putussibau dan sekitarnya yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Sikap pengelola SPBU berinisial TM yang memilih bungkam saat dikonfirmasi semakin mempertebal kecurigaan. Upaya komunikasi melalui WhatsApp tak mendapat respons. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan—hanya diam di tengah sorotan publik.
Perhatian kini tertuju pada PT Pertamina (Persero) serta instansi pengawas distribusi BBM. Publik mendesak adanya audit menyeluruh dan pengawasan ketat agar distribusi BBM tidak diselewengkan oleh oknum yang memanfaatkan celah sistem.
Bahrinews.id menegaskan: jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi bentuk penyimpangan yang mencederai hak masyarakat atas energi. Tidak boleh ada ruang aman bagi praktik “main belakang” dalam sektor vital seperti BBM.
Aparat penegak hukum diminta turun tangan, mengusut tanpa tebang pilih, dan membuka secara terang siapa yang bermain di balik distribusi “senyap” ini. Karena setiap liter BBM yang tak sampai ke tangan rakyat adalah potret kegagalan pengawasan yang harus segera dihentikan.
Redaksi: Bahrinews.id
Editor: Zulkarnain Idrus
