JAKARTA, Bahrinews.id – Isu panas mengguncang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Di tengah ancaman krisis energi global, perusahaan listrik negara ini justru diterpa sorotan keras terkait kondisi keuangan yang dinilai tidak sehat hingga dugaan “angka misterius” Rp20,9 triliun dalam laporan keuangan.
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, melontarkan peringatan keras. Ia menilai kondisi PLN saat ini sudah berada di ambang kritis jika tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh.
“Utang PLN mencapai Rp711,2 triliun pada 2024, naik dari Rp655 triliun. Dalam satu tahun bertambah Rp56,2 triliun. Sementara laba turun dari Rp22 triliun menjadi Rp17,7 triliun. Ini bukan sekadar tren, ini sinyal bahaya nyata,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, kombinasi utang yang melonjak dan laba yang menyusut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan perusahaan strategis tersebut.
Rp20,9 Triliun: “Angka Misterius” yang Mengguncang
Sorotan paling membahana mengarah pada dugaan ketidaksesuaian pencatatan laporan keuangan senilai Rp20,9 triliun. Meski masih bersifat indikatif, angka fantastis itu dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terbongkarnya persoalan besar.
“Kalau ini benar, ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini bisa jadi skandal besar. Harus diusut tuntas tanpa kompromi,” ujar Kasihhati lantang.
Ia mendesak dilakukan audit investigatif independen agar tidak ada ruang bagi spekulasi maupun manipulasi informasi.
“Publik berhak tahu. Jangan ada yang disembunyikan,” tambahnya.
Tekanan ke Presiden: Evaluasi atau Kehilangan Kepercayaan
Kasihhati juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam. Ia menilai langkah evaluasi total terhadap PLN sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Nama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, ikut menjadi sorotan utama sebagai penanggung jawab manajerial.
“Jika terbukti ada pelanggaran atau kelalaian, maka evaluasi bahkan pencopotan harus dilakukan. Ini soal akuntabilitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan pihak yang menanggung dampak dari potensi kesalahan pengelolaan.
“Rakyat jangan dijadikan korban dari kegagalan manajemen. Mereka sudah membayar, jangan dibebani lagi,” katanya.
ESDM Disentil: Jangan Abaikan Keresahan Publik
Selain PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tak luput dari kritik. Kasihhati menilai pemerintah perlu lebih terbuka dan responsif dalam menyikapi isu krisis energi.
“Komunikasi publik harus jujur dan berpihak. Jangan sampai masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Bungkamnya Pihak Terkait, Curiga Kian Menguat
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM belum memberikan pernyataan resmi.
Sikap diam ini justru memperbesar tanda tanya publik. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan informasi.
Ancaman Ganda: Krisis Energi dan Krisis Kepercayaan
Di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik dan lonjakan harga energi, kondisi PLN menjadi penentu stabilitas listrik nasional. Jika dugaan persoalan keuangan tidak segera dijawab, maka yang terancam bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara.
Kasihhati menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dianggap biasa.
“Ini bukan sekadar isu korporasi. Ini menyangkut hajat hidup rakyat. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat luas,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Bahrinews.id)
