Aceh Timur, 17 September 2025 – BahriNews.id |
Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GRAM) turun ke gedung pemerintahan Aceh Timur dengan membawa 10 tuntutan keras. Aksi tersebut langsung diterima oleh Ketua DPRK Aceh Timur Mutaisir, Bupati, Kapolres, hingga Kepala Kejari Aceh Timur.
Koordinator Lapangan GRAM, Supridar, menegaskan bahwa inti dari tuntutan rakyat adalah pemberantasan korupsi yang selama ini dibiarkan membusuk di Aceh Timur. GRAM mendesak DPRK segera mengirimkan surat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaga antirasuah itu turun tangan mengusut dugaan korupsi di sejumlah perusahaan, termasuk PT Wajar Kopora, PT Brata Maju, dan PT Pema.
“Rakyat muak dengan praktik kotor yang terus menggerogoti keuangan daerah. Bila DPRK dan bupati tidak serius, kami pastikan massa yang lebih besar akan kembali turun ke jalan,” tegas Supridar.
Tak hanya soal korupsi, GRAM juga menyoroti pencemaran udara akibat aktivitas PT Medco E&P Malaka yang sudah berlangsung sejak 2021 tanpa kepastian penyelesaian. Mereka menuntut pemerintah segera membentuk tim independen untuk menelusuri persoalan ini.
GRAM bahkan menyindir keras PT Medco Malaka yang dianggap lebih menguntungkan pihak luar ketimbang masyarakat lokal. Mereka mendesak perusahaan agar memberdayakan tenaga kerja, vendor, dan lembaga lokal, bukan hanya menjadikan rakyat Aceh Timur sebagai penonton.
Lebih jauh, GRAM menilai pemerintah daerah dan aparat hukum kerap berlindung di balik rapat dan janji manis, sementara masalah korupsi, pencemaran, dan ketidakadilan sosial terus dibiarkan.
“Dua bulan adalah batas kesabaran kami. Jika tuntutan tidak dipenuhi, maka Aceh Timur akan diguncang aksi besar-besaran,” tutup Supridar dengan nada tegas.
Gerakan ini menjadi peringatan keras bahwa rakyat Aceh Timur tidak akan lagi diam terhadap praktik korupsi, kelalaian pemerintah, dan permainan kotor perusahaan yang merugikan masyarakat. (Syaiful LAKI)
Redaksi: BahriNews.id
