Jakarta – BahriNews.id | Pajak bukan sekadar angka dalam laporan negara, melainkan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Rakyat rela menyerahkan sebagian penghasilan demi janji kesejahteraan, tetapi janji itu akan runtuh bila dana yang dibayarkan justru hilang tanpa arah.
Kepercayaan publik adalah modal utama negara. Begitu modal ini terkikis akibat salah kelola dan korupsi pajak, legitimasi pemerintah akan runtuh. Pertanyaannya: apakah uang rakyat benar-benar kembali pada rakyat?
Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau justru kantong pejabat? Tanpa transparansi, pajak berubah dari simbol gotong royong menjadi sumber kecurigaan.
Penegakan hukum pajak yang lemah hanya melahirkan ketidakadilan. Saat rakyat kecil dipaksa patuh, sementara korporasi besar bisa melenggang dengan celah hukum, keadilan sosial dipermainkan.
Korupsi: Pengkhianatan Terbesar pada Rakyat
Korupsi pajak adalah pengkhianatan terang-terangan. Setiap rupiah yang digelapkan adalah fasilitas kesehatan yang hilang, jalan yang tak terbangun, dan pendidikan yang terabaikan. Musuh utama kepercayaan publik ini harus diberantas tanpa kompromi.
Audit independen, pengawasan ketat, dan sanksi tegas bukan sekadar jargon. Itu adalah syarat mutlak untuk membuktikan bahwa pemerintah masih layak dipercaya.
Kesimpulan: Jembatan Kepercayaan yang Rapuh
Semakin tinggi transparansi, semakin kuat pula kepercayaan publik. Pajak yang dikelola dengan jujur adalah bahan bakar pembangunan. Tetapi pajak yang dikelola dengan korup adalah bom waktu yang menggerogoti legitimasi negara.
Rakyat telah membayar pajaknya. Kini giliran negara membayar kembali dengan bukti nyata, bukan janji semu.
Redaksi: BahriNews.id
