Jakarta – BahriNews.id, Selasa, 5 Agustus 2025 | Di tengah semangat efisiensi dan reformasi birokrasi, integritas hukum di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan seharusnya tidak melahirkan kesan kerumitan yang justru memicu kegaduhan. Integritas bukan sekadar jargon, melainkan cerminan dari keselarasan antara pola pikir, ucapan, tindakan, dan norma yang berlaku.
“Integritas itu bukan berarti menciptakan suasana kerja yang ruwet, prosedur yang berbelit, atau regulasi yang membingungkan. Justru seharusnya menjadi fondasi dalam menciptakan sistem kerja yang bersih, transparan, dan mudah diakses,” tegas Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/8). Ia menyoroti prosedur berlapis yang harus dilalui awak media untuk bisa menemui Juru Bicara Humas Pengadilan. Para jurnalis terlebih dahulu harus mendaftar di PSTP, mengikuti antrean, dan menunggu proses administratif sebelum akhirnya mendapat izin bertemu.
“Dalam semangat efisiensi dan keterbukaan informasi publik, semestinya jalinan komunikasi antara media dan peradilan tidak dibuat rumit. Jangan sampai terkesan ada tebang pilih media atau pembatasan akses terhadap juru bicara pengadilan,” lanjutnya.
Syamsul Bahri pun menyampaikan harapannya kepada Ketua Mahkamah Agung (KMA) YM Prof. Dr. Sunarto, SH, MH, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial YM H. Suharto, SH, MHum agar dapat memperkuat sinergi antara jurnalis yang tergabung dalam Pokja FORSIMEMA-RI dengan jajaran Humas di lingkungan peradilan, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.
Menurutnya, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang kerap digaungkan MA akan kehilangan makna apabila tidak diimplementasikan secara nyata oleh para aparatur peradilan di lapangan.
“Integritas yang sesungguhnya adalah ketika kata sejalan dengan tindakan. Iklim sinergi yang sejuk, terbuka, dan tidak diskriminatif perlu dijaga bersama, demi kepercayaan publik terhadap institusi hukum tertinggi di negeri ini,” tutup Syamsul Bahri.
Penulis: Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
BahriNews.id
