Tangerang – BAHRInews.id // Dugaan gelapnya informasi anggaran mencuat di Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Pasalnya, hingga kini pemerintah desa setempat tidak memasang baliho APBDes seperti yang diwajibkan aturan. Situasi ini memantik kecurigaan publik: apa yang sedang ditutupi?
Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan uang negara, termasuk di tingkat desa. Pemasangan baliho APBDes menjadi simbol transparansi: rakyat tahu berapa anggaran yang turun, dan kemana saja dana itu dialokasikan.
Namun di Palasari, informasi itu menguap. Kantor desa tak memajang satupun papan informasi APBDes, seolah ada hal yang sengaja disembunyikan.
Ketua DPC Abpednas Kabupaten Tangerang, Saniman, mengecam keras kondisi ini.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Tidak memasang baliho APBDes berarti melanggar aturan dan menutup hak publik. Pertanyaannya: apa yang sedang mereka sembunyikan?” tegasnya kepada BAHRInews.id.
Saniman menyebut, selain melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tindakan ini juga menabrak Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih jauh, pelanggaran ini bisa berujung pada sanksi administratif, pencabutan dana desa, bahkan jerat pidana.
Kecurigaan ini muncul saat tim Abpednas melakukan kunjungan ke Desa Palasari dan tidak menemukan baliho APBDes. Klarifikasi resmi telah diminta melalui surat, namun hingga berita ini naik, pihak desa bungkam seribu bahasa.
Saniman menutup pernyataannya dengan nada tajam:
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, pasang saja balihonya. Rakyat berhak tahu!”
Hingga saat ini, misteri hilangnya baliho APBDes di Desa Palasari masih gelap. Publik menanti jawaban, sementara tanda tanya semakin membesar.
Redaksi: BAHRInews.id
