Jakarta – bahrinewd.id | Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara bersama simpatisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya penanganan hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti.
Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Ade Rinaldi Tanjung ke Bareskrim Polri. Namun hingga saat ini, menurut Ade, belum ada tindakan konkret dari pihak kepolisian dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Para peserta aksi menilai bahwa dugaan pemalsuan ijazah oleh seorang kepala daerah merupakan bentuk pelecehan terhadap dunia pendidikan dan mencoreng etika pemerintahan.
“Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah seruan moral dari mahasiswa dan masyarakat yang muak terhadap pembiaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjabat sebagai Wakil Bupati jika dokumen pendidikannya diragukan keabsahannya? Ini bukan sekadar kesalahan administratif—ini pidana. Mabes Polri jangan menutup mata,” tegas Ade Rinaldi selaku Koordinator Lapangan.
Menurut dokumen yang digunakan oleh Tiorita Br Surbakti, terdapat sejumlah kejanggalan yang dinilai mencurigakan. Di antaranya perbedaan nama antara ijazah dan KTP, tinta pada ijazah yang terlihat baru meski dokumen diklaim diterbitkan bertahun-tahun lalu, hingga perbedaan ejaan dalam tulisan tangan yang menimbulkan dugaan kuat adanya kecacatan hukum.
Ade juga menyoroti adanya indikasi pembiaran dari aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa laporan ini seolah tidak dianggap serius. Aksi yang digelar hari ini diikuti oleh 100 hingga 200 mahasiswa dan masyarakat yang sebelumnya berkumpul di kawasan Blok M, Bulungan, sebelum bergerak menuju Mabes Polri dengan membawa spanduk, bendera, mobil komando, dan pengeras suara.
Dalam aksi ini, massa menyuarakan lima tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Mabes Polri segera menangkap dan menahan Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti;
2. Mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pemalsuan ijazah;
3. Membuka hasil penyidikan kepada publik secara transparan;
4. Membentuk tim investigasi bersama Kementerian Pendidikan untuk memverifikasi legalitas dokumen akademik seluruh pejabat di Kabupaten Langkat;
5. Meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera mencopot jabatan Tiorita Br Surbakti jika terbukti bersalah.
Pangeran, salah satu koordinator aksi lainnya, turut menambahkan, “Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.”
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini digelar secara damai dan dalam koridor hukum, serta berharap aparat kepolisian dapat mengawal jalannya demonstrasi dengan baik dan profesional.
(Tim Redaksi)
