Jakarta, 11 Juli 2025 — bahrinewa.id |
Perambahan hutan secara masif dan tidak terkendali telah mengancam eksistensi pertanian, persawahan, dan perkebunan rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional dan ekonom, menyampaikan pernyataan keras kepada media agar Presiden RI Prabowo Subianto segera memerintahkan seluruh menteri untuk menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan sistemik tersebut.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin rakyat, bukan hanya sebagai simbol negara. Persoalan ini menyangkut kemiskinan yang semakin luas dan hilangnya sumber pangan nasional,” ujar Sutan melalui sambungan telepon kepada para pimpinan redaksi media nasional dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta, Jumat (11/7).
Menurut Sutan, kerusakan lingkungan telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, ditandai dengan lenyapnya jutaan pohon kelapa, buah-buahan lokal, dan hilangnya hasil bumi daerah yang sebelumnya menopang konsumsi masyarakat domestik hingga ekspor. Ia menilai alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan telah memiskinkan masyarakat desa, menghilangkan lapangan kerja, serta merusak kesuburan tanah dan sumber air.
“Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya? Rakyat makin miskin, daerah makin rusak. Ini pelanggaran konstitusi,” tegasnya.
Sutan juga mengkritik para kepala daerah dan pejabat pusat yang terkesan tutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyat. Ia menyebut tidak ada satupun gubernur atau bupati yang secara terang-terangan menolak kerusakan akibat proyek besar seperti sawit, tambang, hingga eksploitasi laut.
“Dulu kita dengar panen buah cempedak, salak, duku, nangka, ratusan ton dari satu daerah. Sekarang? Semua nyaris hilang. Anak-anak muda pun tidak tahu rupa pohonnya, karena semua telah diganti sawit,” imbuhnya.
Ia menilai kondisi ini merupakan akibat dari dominasi kelompok tertentu yang merampas tanah rakyat dan kekayaan desa untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sutan menyerukan agar 75.265 kepala desa di seluruh Indonesia bersatu menjaga tanahnya dan mendorong kembali pertanian sebagai kekuatan utama ekonomi desa.
“Kepala desa harus dilindungi undang-undang, bukan ditekan. Mereka ujung tombak menjaga kedaulatan pangan dan lingkungan hidup,” tegas Presiden Partai Oposisi Merdeka itu.
Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti kenaikan pajak di tengah kemiskinan rakyat sebagai bentuk kebijakan yang tidak berpihak. Ia mendesak pemerintah pusat mengevaluasi ulang seluruh kebijakan yang mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan rakyat demi keuntungan jangka pendek.
“Kemiskinan dan kerusakan lingkungan ini bukan kecelakaan, tapi hasil dari kelalaian sistemik. Sudah saatnya bangsa ini bangkit melawan perusakan alam dan memulihkan kejayaan hasil bumi Indonesia,” tutupnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional,
Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta
Kontak: 0811-8419-260
Redaksi Bahrinews.id
Sabtu, 14 Juli 2025
