Medan, Bahrinews.id – Penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/6/2025), menjadi titik awal terbukanya sejumlah kejanggalan dalam proyek-proyek infrastruktur di Kota Medan.
Salah satu yang disorot publik adalah proyek saluran air (U-Ditch) di Jalan Gaperta Ujung. Proyek tersebut diketahui tidak dilengkapi dengan papan informasi (plank), yang seharusnya menjadi kewajiban dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pemerintah untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran publik.
Dari pantauan tim Bahrinews.id di lapangan, sejumlah U-Ditch tampak rusak parah. Salah satunya berada tepat di depan Restoran Gacoan. Menurut keterangan pengelola restoran, saluran tersebut sudah pecah sebanyak tiga kali dan selalu diganti oleh pihak proyek. Anehnya, kerusakan terus terjadi meski hanya dilintasi mobil pikap dengan beban ringan.
“U-Ditch itu pecah lagi dan lagi. Sudah diganti tiga kali, tapi tetap pecah. Sekarang malah kami diminta ganti sendiri, pakai biaya sendiri,” ujar pengelola Restoran Gacoan dengan nada kecewa.
Pihak restoran juga menegaskan bahwa sebelumnya jalan masuk mereka tidak pernah bermasalah, bahkan ketika sering dilalui kendaraan bermuatan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa material proyek tidak sesuai standar dan kualitas pengerjaannya asal-asalan.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi soal proyek tanpa plank di Jalan Gaperta Ujung, Plt. Kadis PUPR Sumut, Gibson Panjaitan, berjanji akan mengonfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR Sumut.
Tidak hanya publik, sejumlah elemen masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi turut mendesak agar KPK tidak berhenti hanya pada OTT Kepala Dinas. Mereka meminta agar seluruh proyek yang mencurigakan di bawah kendali Dinas PUPR segera diaudit dan diperiksa menyeluruh.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan mendesak masyarakat Kota Medan hari ini. Proyek yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat tidak boleh dijadikan ladang korupsi oleh oknum pejabat maupun rekanan proyek.
Bahrinews.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menghadirkan fakta di balik proyek-proyek yang merugikan masyarakat.
Laporan: MZ Tanjung
