JAKARTA – bahrinews.id | Di tengah isu efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Mahkamah Agung (MA) dan jajaran peradilan, muncul pertanyaan publik: masih pentingkah peran media di lingkungan lembaga peradilan? Jawabannya tegas dari Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri – “Bukan hanya penting, tapi wajib!”
Menurut Syamsul, publikasi media menjadi garda terdepan dalam menjaga keterbukaan informasi, mencegah penyimpangan, dan membangun kepercayaan publik terhadap peradilan. Ia menilai efisiensi anggaran jangan sampai jadi dalih untuk mengebiri transparansi dan menjauhkan wartawan dari akses informasi hukum.
“Tanpa kontrol media, lembaga peradilan bisa kehilangan akuntabilitas. Awak media adalah penjaga moral sistem hukum, dari pengadilan tingkat pertama hingga banding,” ungkap Syamsul kepada bahrinews.id, Minggu (6/7/2025).
Ini Alasan Mengapa Publikasi Media Tak Bisa Dihilangkan:
-
Transparansi Cegah Korupsi
Liputan media di ruang-ruang pengadilan dapat menjadi benteng terhadap potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat hukum. -
Membangun Kepercayaan Masyarakat
Informasi hukum yang disampaikan secara terbuka akan membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. -
Efisiensi Tak Boleh Memutus Akses Informasi
Kendati efisiensi sedang diterapkan, bukan berarti publikasi media dihapus. Media tetap dibutuhkan sebagai penghubung antara lembaga peradilan dan masyarakat luas. -
Jangan Jadikan Humas dan Jubir Peradilan “Tembok Besar”
Syamsul menyoroti sikap beberapa jubir dan staf humas peradilan yang terkesan pasif, bahkan cenderung tidak peduli terhadap awak media. Ia meminta MA segera melakukan evaluasi terhadap mereka yang tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dalam melayani informasi publik.
Dukung Forum Media, Bukan Dikesampingkan
Syamsul menegaskan bahwa pembentukan grup WhatsApp “Media Portal Berita MA & Peradilan” merupakan bentuk inisiatif agar komunikasi tidak tersumbat. “Institusi seharusnya merangkul, bukan membatasi atau malah mengabaikan peran media,” ujarnya.
Ia juga meminta MA memberikan dukungan penuh terhadap Pokja Media FORSIMEMA sebagai mitra kerja strategis. “Kalau ingin integritas yang digaungkan Ketua MA, Prof. Dr. Sunarto SH, MH benar-benar terwujud, maka media harus dilibatkan dalam setiap proses kerja lembaga peradilan,” tandasnya.
Evaluasi Jubir dan Humas “Antikritik”
Tidak berhenti di situ, Ketum FORSIMEMA-RI juga melayangkan kritik keras kepada jubir dan humas pengadilan yang acuh tak acuh terhadap kerja-kerja jurnalis. Ia berharap pimpinan MA segera mengevaluasi dan mengganti mereka dengan sosok yang lebih profesional dan paham tupoksi kehumasan.
“Kalau dibiarkan, maka jangan heran jika publik menganggap lembaga peradilan semakin eksklusif dan tidak terbuka,” pungkasnya.
(Redaksi | bahrinews.id)
