BINJAI – BahriNews.id | Suasana rapat resmi di ruang paripurna DPRD Kota Binjai mendadak memanas, Kamis (31/7/2025), saat pembahasan terkait usaha ternak babi di Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan. Rapat yang digelar guna menindaklanjuti keluhan masyarakat serta aksi unjuk rasa dari GM Grib Binjai itu, berubah tegang ketika seorang oknum ASN dari Bagian Hukum Pemko Binjai dinilai tidak siap dan tak kompeten menjelaskan dasar hukum izin ternak babi.
Akibatnya, oknum ASN bernama H. Bangun itu diusir dari ruang rapat oleh anggota DPRD, termasuk Dr. Edi Putra Sitepu dan Ronggur Simorangkir. “Silakan keluar! Anda tidak siap ikut rapat dan hanya buang-buang waktu kami,” tegas keduanya dengan nada tinggi. Tindakan tegas itu sebagai bentuk kekecewaan legislatif terhadap sikap abai dan tidak seriusnya Pemko Binjai dalam menyikapi keresahan warga.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Hj. K. Gusuartini Surbakti dan Wakil Ketua I H. Juli Sawitma Nasution itu menghadirkan perwakilan dari berbagai OPD, mulai dari Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, hingga Lurah dan Camat setempat. Inti rapat tersebut adalah mendesak seluruh pihak agar berkomitmen menyusun dan mengeluarkan surat rekomendasi penutupan usaha ternak babi yang sudah puluhan tahun berdiri namun dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan dan keresahan sosial.
NIB Tiba-Tiba Muncul, DPRD Curiga Ada Pembiaran
Perdebatan makin tajam ketika Kepala Bidang Perizinan, Eko Prasetio, mengungkap adanya 21 Nomor Induk Berusaha (NIB) terkait ternak babi di Bakti Karya. Hal ini memicu reaksi keras anggota DPRD Ramlan, yang mencurigai terjadinya pembiaran dan kemudahan yang tidak proporsional.
“Dulu cuma tiga NIB, sekarang mendadak jadi 18 tambahan saat masalah mencuat? Ini janggal! Seharusnya disurvei dulu, bukan malah difasilitasi,” tegas Ramlan.
Eko berdalih bahwa pihaknya hanya memfasilitasi 11 NIB, sedangkan 7 lainnya mendaftar mandiri, dan menyebut tidak punya wewenang pengawasan lebih lanjut.
Fraksi NasDem Desak Penutupan, NIB Bukan Jaminan Usaha Sah
Fraksi NasDem melalui Dr. Edi Putra Sitepu dengan lantang menyatakan bahwa keberadaan NIB bukan berarti usaha bisa dijalankan semaunya.
“NIB itu bukan izin operasional. Kalau belum ada izin resmi peternakan dan limbahnya sudah meresahkan, ya tutup! Ini jelas pembiaran. Kami akan gunakan wewenang anggaran kalau tidak ada tindak lanjut,” tegas Edi Sitepu.
DLH Akui Ada 30 Ternak Babi, Tak Satupun Berkontribusi ke PAD
Kadis DLH Binjai, Ahmad Yani, menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi sekitar 30 usaha ternak babi di kawasan tersebut. “Kami sudah turunkan tim, dan akan lapor ke Sekda. Tapi sampai saat ini, ternak-ternak tersebut tidak memberi kontribusi PAD dan menimbulkan efek limbah serius,” ucapnya.
Rekomendasi Penutupan Disepakati, Bola Panas di Tangan Walikota
Setelah perdebatan panjang, hampir seluruh anggota DPRD sepakat agar rekomendasi penutupan segera diterbitkan. “Masalah teknis itu nanti biar Walikota yang eksekusi, tugas kita rekomendasikan tutup,” ujar Sawitma Nasution.
Pihak Dinas Perizinan menyatakan siap membatalkan NIB jika ada surat rekomendasi resmi dari DLH dan Dinas Pertanian.
Masyarakat Menagih Janji, DPRD Diminta Tegas
Perwakilan masyarakat, Dejon Badawi, menyampaikan rasa terima kasih namun tetap menagih janji DPRD untuk bersikap tegas. “Kami lahir dan besar di lingkungan itu. Limbah ternak babi sangat mencemari dan meresahkan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal hak atas lingkungan bersih,” pungkasnya.
Dengan semakin kuatnya tekanan publik dan desakan politik, kini masyarakat menanti langkah konkret dari Walikota Binjai. Apakah akan berpihak pada kenyamanan dan keselamatan warganya, atau tetap membiarkan masalah ini berlarut-larut? (Red)
Liputan Khusus | BahriNews.id – Investigatif, Tegas & Tajam
