TANAH KARO – bahrinews.id | Dunia pendidikan kembali tercoreng. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kabanjahe, Elia Ginting, M.Pd, diduga kuat menjadi aktor utama dalam praktik busuk dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2023 hingga 2025.
Informasi yang dihimpun bahrinews.id menyebutkan, modus operandi pengelolaan dana BOS di bawah kepemimpinan Elia Ginting sarat dengan aroma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Parahnya, dugaan tersebut seolah berjalan mulus tanpa pengawasan dan tindakan tegas dari pihak Dinas Pendidikan maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Karo. Elia disebut-sebut kerap menggunakan dana BOS untuk kegiatan fiktif, pengadaan yang tidak jelas, serta pengelolaan keuangan yang ditutup rapat tanpa pelibatan komite sekolah maupun transparansi kepada publik.
"Ini bukan lagi indikasi, tapi sudah mengarah pada dugaan kuat tindak pidana korupsi. Kami sudah pantau dari tahun lalu. Tidak bisa terus dibiarkan," tegas MS (48), aktivis dari LSM Tim Kenziro Kompas Nusantara (TKN) saat ditemui di Tanah Karo, Senin (07/07/2025).
MS menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti kuat sebagai dasar untuk melaporkan Elia Ginting ke aparat penegak hukum (APH).
“Saya tidak main-main. Semua akan saya bawa ke jalur hukum. Ini uang negara, dan menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Jangan dipermainkan,” tegasnya dengan nada geram.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait tudingan serius ini, Elia Ginting memilih bungkam. Tak ada jawaban, tak ada klarifikasi. Pesan konfirmasi dari awak media hanya dibaca tanpa respons, menunjukkan sikap seolah tak merasa perlu memberi penjelasan atas dugaan penyalahgunaan dana publik yang begitu besar.
Sikap diam ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Padahal, dana BOS adalah hak siswa dan guru untuk menunjang mutu pendidikan, bukan menjadi ladang basah bagi pejabat sekolah yang tak berintegritas.
LSM TKN menegaskan tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. “Jika APH lambat, kami siap turun ke jalan dan buka semua data ke publik,” tegas MS.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala sekolah dan pejabat pendidikan lainnya agar tak bermain-main dengan dana negara. Rakyat sudah muak dengan praktik kotor yang berulang-ulang terjadi di dunia pendidikan. (BS)
Tim Redaksi | bahrinews.id
Tajam, Berani, dan Independen.
