Medan | BahriNews.id
Suara penolakan terhadap PT. Toba Pulp Lestari (TPL) makin tajam dan menggigit. Kali ini datang dari Agus Halawa, SH – advokat muda dari Tapanuli Selatan yang tak gentar menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat akibat ulah korporasi raksasa yang dituding merusak lingkungan, merampas tanah, hingga mengkriminalisasi rakyat kecil.
“Sudah cukup! PT. TPL harus ditutup. Ini bukan sekadar konflik lahan, ini bencana ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Agus Halawa dalam pernyataan kerasnya, Senin (29/7/2025), kepada redaksi BahriNews.id.
Kerusakan Ekologis dan Penghancuran Tanah Ulayat
Agus membeberkan bahwa TPL telah meninggalkan jejak kehancuran di hutan-hutan adat Tabagsel. Pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya siklus air bersih menjadi bukti nyata betapa aktivitas perusahaan ini berdampak besar terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.
“Tanah ulayat dirampas, hutan dibabat habis. Ini bukan lagi investasi, ini penjajahan gaya baru,” kata Agus, dengan nada lantang.
Kriminalisasi Warga: Ketika Mereka Membela, Mereka Dihukum
Tak hanya lingkungan yang hancur, warga yang mempertahankan haknya justru dijerat hukum. Agus menilai kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pejuang lingkungan merupakan bentuk intimidasi sistemik yang dibiarkan oleh negara.
“Rakyat yang membela hutan ditangkap. Tapi perusahaan perusak hutan diberi izin. Di mana keadilan?” kecamnya.
Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Adat: Peringatan Terakhir untuk KLHK
Puncak perlawanan akan digelar Rabu, 30 Juli 2025. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Tabagsel Bersatu bersama masyarakat adat akan mengepung Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI) di Jakarta. Seruan mereka jelas: Tutup TPL sekarang juga!
Agus Halawa mengungkapkan empat tuntutan aksi tersebut:
- Cabut izin PT. TPL karena terbukti merusak hutan adat dan menggusur masyarakat lokal.
- Audit independen seluruh izin HTI di Tabagsel – transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan.
- Buka ruang dialog resmi dan setara antara pemerintah dan komunitas adat.
- Hentikan kriminalisasi dan kekerasan terhadap warga dan aktivis lingkungan.
Didukung Wakil Rakyat: Suara Daerah Tak Bisa Diabaikan
Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Tapanuli Selatan, Armen Sanusi Harapan. Ia menyebut bahwa pemerintah harus mendengar jeritan rakyat, bukan hanya bisikan modal.
“Kita tak boleh jadi penonton ketika rakyat kita diinjak-injak oleh perusahaan raksasa yang haus keuntungan,” ujar Armen.
BahriNews.id: TPL Bukan Hanya Masalah Tapanuli, Ini Masalah Bangsa
PT. Toba Pulp Lestari saat ini bukan hanya berhadapan dengan masyarakat adat, tapi juga dengan fakta dan akal sehat. Kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan pembiaran kriminalisasi tak bisa lagi ditoleransi. Negara harus hadir, atau sejarah akan mencatat diamnya sebagai bentuk keberpihakan.
Reporter: M. Zulfahri Tanjung)
BahriNews.id – Tajam, Menggigit, dan Tak Pernah Tunduk!
