JAKARTA – BahriNews.id | Dugaan serius mengenai rencana pembakaran kantor Kejaksaan, baik di pusat maupun daerah, mencuat ke publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (tanggal menyesuaikan). Ia menegaskan bahwa pengamanan ketat oleh TNI di lingkungan Kejaksaan Agung bukan tanpa alasan.
“Kenapa TNI menjaga kantor kami? Karena kami tengah mengungkap aktor-aktor besar di balik permainan tambang ilegal dan penguasaan lahan sawit,” tegas Burhanuddin di hadapan para wakil rakyat.
Burhanuddin menyebut adanya keterlibatan oknum petinggi Brimob dalam praktik haram tersebut. Bahkan, menurutnya, sudah ada oknum yang diserahkan ke Mabes Polri. Namun, Kejaksaan tidak mengetahui perkembangan proses hukumnya hingga saat ini.
“Kami tidak tinggal diam. Kami akan bongkar siapa yang sebenarnya berada di belakang oknum tersebut,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Burhanuddin juga mengaku sempat ditawari suap fantastis sebesar Rp 2 triliun oleh seorang jenderal aktif. Ia menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan menduga upaya itu terkait erat dengan skandal megakorupsi tambang timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Pernyataan Jaksa Agung ini memantik perhatian publik, mengingat skala kasus yang melibatkan sejumlah elite dan aparat.
Seorang praktisi intelijen nasional yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang para konglomerat baru-baru ini merupakan sinyal kuat: negara tidak akan mentolerir upaya para pengusaha yang berlindung di balik kekuatan oknum bersenjata.
“Negara harus hadir. Jangan sampai rakyat ditakut-takuti oleh bayang-bayang senjata dari institusi yang semestinya melindungi,” ujarnya.
Situasi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan serius antara elite ekonomi, oknum aparat, dan lembaga penegak hukum. Pemerintah dituntut untuk bersikap tegas, transparan, dan berani menindak siapa pun yang bermain di wilayah abu-abu hukum dan kekuasaan—tanpa pandang bulu.
(Redaksi)
