Binjai (Sumatera Utara)– Bahrinews.id | Kebijakan PT. Pertamina (Persero) terkait penambahan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) serta agen LPG 3 kg di Kota Binjai terus menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai langkah tersebut kurang bijaksana mengingat kebutuhan LPG 3 kg di wilayah ini masih dapat dipenuhi oleh depot LPG yang sudah ada.
Saat ini, Kota Binjai memiliki enam agen penyalur LPG 3 kg yang bertugas mendistribusikan gas bersubsidi ke 213 pangkalan resmi yang tersebar di seluruh kota. Dengan infrastruktur yang sudah dianggap cukup, penambahan 2 (dua) SPPBE dan agen baru justru dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam distribusi LPG 3 kg.
Konflik Distribusi LPG 3 Kg di Lapangan
Di lapangan, indikasi konflik dalam distribusi LPG 3 kg mulai bermunculan. Sejumlah agen diduga langsung memasarkan gas ke kios-kios pengecer tanpa melalui pangkalan resmi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyaluran LPG 3 kg, yang berpotensi merugikan pangkalan resmi serta masyarakat pengguna gas bersubsidi.
Selain itu, penambahan agen LPG 3 kg tanpa diiringi peningkatan jumlah pengguna memicu persaingan dagang yang tidak sehat. Para agen kini harus bersaing dengan pangkalan LPG 3 kg yang sebelumnya telah memiliki sistem distribusi yang jelas. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam pemasaran, di mana pangkalan kesulitan menjual gas karena pasokan langsung diberikan ke pengecer oleh agen.
DPRD Kota Binjai Desak Evaluasi Kebijakan
Menanggapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai meminta pemerintah daerah turun tangan untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg berjalan sesuai aturan. DPRD menegaskan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina guna mendata masyarakat yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg, sehingga distribusi bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi NasDem, Drs. T. Matsyah, turut menyoroti kehadiran dua SPPBE di Kota Binjai.
"Ini merupakan langkah baik bagi Kota Binjai dalam membuka lapangan kerja baru. Namun, pihak Pertamina harus benar-benar bijak dalam memberikan izin pendirian SPPBE serta penambahan agen dan kuota LPG 3 kg. Jangan sampai terjadi kerusakan sistem distribusi yang selama ini sudah berjalan baik," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang akan mulai berlaku pada 1 Februari 2025, yaitu melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Dengan kebijakan ini, pembelian gas bersubsidi hanya bisa dilakukan melalui pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Langkah ini bertujuan memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Desakan Transparansi dan Kajian Mendalam
Seiring meningkatnya kritik, berbagai pihak mendesak Pertamina dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan penambahan SPPBE dan agen LPG 3 kg di Kota Binjai. Evaluasi ini harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta memastikan distribusi LPG bersubsidi tetap berjalan secara efektif dan adil.
Bahri Kaya, pimpinan PT. Patra Trading selaku Kepala Plant SPPBE Depot LPG Tandem, ketika dikonfirmasi, hanya memberikan pernyataan singkat.
"Semua ini adalah kebijakan pihak Pertamina, kami hanya menjalankan saja," ucapnya.
Sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan, pihak PT. Pertamina (Persero) belum dapat dikonfirmasi terkait kebijakan ini.
Sementara itu, pemerhati kebijakan energi di Kota Binjai, Romy Candra, juga mempertanyakan motif di balik kebijakan Pertamina tersebut. Ia menilai "kebijakan ini lebih menguntungkan pihak tertentu, seperti pengusaha dan pejabat Pertamina, dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi dan kajian mendalam sangat diperlukan agar kebijakan distribusi LPG 3 kg benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan hanya segelintir pihak." Tegasnya.
