KUNINGAN, JAWA BARAT | 18 OKTOBER 2026 Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menaruh perhatian terhadap munculnya dugaan perlakuan berbeda terhadap jurnalis di lingkungan Kelompok Kerja (Pokja) Polres Kuningan. Persoalan ini dinilai perlu disikapi secara terbuka, objektif, dan proporsional agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara insan pers dan institusi kepolisian.
Ketua Umum Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menegaskan bahwa kemitraan antara pers dan Polri semestinya dibangun di atas fondasi profesionalitas, komunikasi yang sehat, serta penghormatan terhadap fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, hubungan kemitraan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui komunikasi formal, tetapi juga harus tercermin dalam pelaksanaan koordinasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang menjalankan fungsi jurnalistik, menyampaikan informasi, dan melakukan kontrol sosial. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut hubungan wartawan dengan institusi kepolisian harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka, bukan dibiarkan berkembang menjadi persepsi yang beragam,” ujar Syamsul Bahri.
Ia juga mengingatkan agar dugaan perlakuan berbeda tidak langsung dijadikan kesimpulan sebelum seluruh pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keterangan.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Namun, ketika muncul dugaan adanya perlakuan yang berbeda, hal itu patut dijelaskan secara terbuka. Apa mekanismenya, bagaimana prosedurnya, dan apa dasar kebijakannya? Penjelasan seperti ini penting agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan tanpa mengetahui duduk persoalan sebenarnya,” tegasnya.
Bagi GWI, klarifikasi bukanlah bentuk konfrontasi terhadap Polri. Sebaliknya, keterbukaan merupakan langkah konstruktif untuk memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, dan menjaga kepercayaan publik.
Dalam hubungan antara kepolisian dan media, fungsi komunikasi publik memiliki peran strategis. Informasi yang disampaikan secara tepat, akurat, dan proporsional dapat membantu masyarakat memahami berbagai persoalan sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi.
Karena itu, GWI berharap mekanisme komunikasi di lingkungan Pokja Polres Kuningan dapat dijelaskan secara transparan, termasuk mengenai koordinasi dengan jurnalis dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Jangan sampai persoalan komunikasi justru menciptakan jarak antara wartawan dan kepolisian. Kita harus bisa membedakan kritik dengan permusuhan. Meminta penjelasan bukan berarti menyerang institusi. Justru keterbukaan menjadi salah satu cara menjaga hubungan kemitraan agar tetap sehat dan saling menghormati,” ungkapnya.
GWI mendorong pihak terkait di lingkungan Pokja maupun Polres Kuningan untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang menjadi perhatian tersebut
Apabila dalam proses klarifikasi ditemukan adanya kekurangan dalam mekanisme koordinasi atau ketidakjelasan prosedur, evaluasi dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, GWI menegaskan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang yang seimbang kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan.
Hingga rilis ini disusun, GWI belum menerima klarifikasi resmi dari pihak terkait di lingkungan Pokja maupun Polres Kuningan mengenai dugaan tersebut.
GWI tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan koreksi guna memastikan informasi yang berkembang tetap berimbang, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
