BahriNews.id | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Ossy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II. Harapan kami, peningkatan anggaran ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Ossy.
Ia menjelaskan, 80 persen tugas ATR/BPN terkait langsung dengan pelayanan publik, sehingga tambahan anggaran 2026 akan diprioritaskan untuk penyederhanaan layanan serta penguatan SDM.
“Perbaikan business process akan dilakukan di seluruh tingkatan, baik pusat maupun daerah. Dengan 527 satker yang tersebar di Indonesia, pelayanan harus makin sederhana, cepat, dan akurat, karena produk pertanahan bersifat hukum. Kecepatan bukan berarti mengabaikan ketelitian,” tegas Ossy.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen membenahi SDM dengan pola rotasi penugasan (tour of duty dan tour of area). Hal ini dinilai penting agar pegawai tidak terjebak di zona nyaman dan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian Komisi II DPR dalam RDP kali ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menegaskan, meski sempat mengalami penurunan target di 2025 menjadi 1,3 juta bidang, pada 2026 program PTSL kembali meningkat dengan target 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak 2016–2017, PTSL telah mencatat capaian besar. Namun dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 25 persen masih belum tersertipikasi. Inilah pekerjaan besar yang harus terus kita selesaikan,” ujarnya.
Menurut Wamen ATR/Waka BPN, percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan. Karena itu, ia berharap Komisi II DPR RI terus mengawal pelaksanaan program prioritas ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan pengawasan dan dukungan Komisi II DPR RI terhadap program PTSL dan seluruh layanan ATR/BPN semakin maksimal,” pungkas Ossy.
BahriNews.id
