Menurut Prof Sutan, selama ini hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pelaku korupsi—termasuk oknum pejabat negara—menganggap tindakan mereka normal, sementara rakyat tetap menjadi korban.
"Rakyat dijadikan sapi perahan. Sementara oknum elit bebas merampok uang negara triliunan rupiah setiap tahun tanpa efek jera,” tegas Prof Sutan.
Ia menekankan, Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto harus berani menindak koruptor dari tingkat paling bawah hingga pejabat tertinggi:
"Jika ada oknum pejabat melakukan korupsi, tidak ada yang kebal hukum. Bongkar, hukum seberat-beratnya, dan sita seluruh kekayaan hasil korupsi.”
Prof Sutan mengingatkan bahwa banyak proyek dan program pemerintah diselewengkan oleh “oknum tikus berdasi” yang mengatur pembagian jatah dengan penegak hukum agar aman dari jerat hukum. Korupsi berjamaah semacam ini membuat rakyat menderita, sementara para elit semakin kaya.
Ia menekankan perlunya reformasi total lembaga hukum: KPK harus diperkuat, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus diawasi ketat agar tidak ada oknum yang membekingi koruptor. Selain itu, pembentukan satgas pengawas pencucian uang menjadi langkah mutlak untuk menghentikan praktik pencucian uang yang merajalela.
"Hanya dengan keberanian Presiden menindak koruptor elit secara tegas, hukum bisa bersih, ekonomi bisa maju, dan rakyat bisa merasakan keadilan,” tambah Prof Sutan.
Saat ini, lebih dari 70% rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan ekonomi akibat praktik korupsi yang tak tersentuh hukum. Prof Sutan menegaskan, tanpa keberanian pemerintah dan reformasi hukum, kondisi ini akan terus berulang, sementara para elit berjamaah terus menikmati hasil korupsi.
Narasumber: Prof DR KH Sutan Nasomal SH, MH – Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta
Redaksi: BahriNews.id
