Mediabahri.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Kemendagri memfasilitasi kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini difokuskan di 62 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus memastikan koordinasi lintas daerah tidak terhambat.
“Ada 62 daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda, dan kami yang memfasilitasi. Untuk daerah lain, sudah dibentuk Satgas-Satgas yang membantu BGN,” ujar Mendagri saat konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Mendagri menegaskan, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menempatkan perwakilan BGN di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Perwakilan ini bekerja sama dengan Satgas lokal untuk menjembatani Pemda dengan BGN dan mengevaluasi pelaksanaan MBG.
“Daerah hanya ingin membantu, tapi keputusan akhir tetap berada di BGN,” tegas Mendagri.
Selain itu, pengawasan gizi menjadi perhatian utama BGN. Namun, jika terjadi insiden keracunan makanan, penanganan awal tetap menjadi tanggung jawab Pemda karena BGN tidak memiliki fasilitas kesehatan maupun kewenangan layanan medis.
“Yang merawat pertama kali adalah otoritas daerah. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem emergency,” jelas Mendagri.
Program MBG ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi pusat-daerah, sekaligus menjadi ujian bagi kapasitas Pemda dalam menangani insiden kesehatan masyarakat.
Puspen Kemendagri | Mediabahri.com
