Pandeglang – BahriNews.com | Polemik pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis lokal. Tim Investigasi Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) mencatat adanya dugaan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan pihak luar daerah—termasuk Tangerang Selatan—untuk membuang sampah ke lokasi tersebut.
Kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu dampak lingkungan yang serius serta dinilai minim akuntabilitas publik. Bahkan sebelumnya, kebijakan serupa sempat diterapkan terhadap sampah dari Kota Serang, yang turut memicu polemik.
Badri, dari Ikatan Pemuda Keroncong, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap DPRD Pandeglang yang dinilai tidak tanggap terhadap keresahan masyarakat.
“DPRD Pandeglang jangan hanya duduk diam di balik meja. Ini masalah lingkungan hidup dan hak warga. Mereka harus turun tangan dan menjelaskan semuanya ke publik,” tegas Badri kepada tim GWI.
Ia menyebut kebijakan yang diambil pemerintah daerah ini sangat tertutup, dan lebih menguntungkan pihak luar dibanding masyarakat lokal.
“Jangan sampai Pandeglang jadi tempat buangan. Rakyat punya hak tahu dan bersuara. Kami desak DPRD panggil Dinas Lingkungan Hidup dan buka semuanya secara jujur,” lanjutnya.
Sementara itu, Moch. Saeful Falah, Sekretaris DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang, menyatakan penolakannya secara tegas terhadap kebijakan pembuangan sampah dari luar daerah.
“Kebijakan ini tidak pro rakyat. Kami siap kerahkan ribuan massa jika aspirasi masyarakat terus diabaikan. Ini bukan ancaman, tapi bentuk pembelaan terhadap warga kami,” tegas Saeful Falah.
DPD Badak Banten juga menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kerja sama lintas daerah, apalagi yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
Merespons dinamika ini, Tim Investigasi GWI menegaskan komitmennya untuk terus mendalami kasus ini dan memantau sikap dari DPRD Pandeglang serta Dinas Lingkungan Hidup, demi memastikan informasi yang berimbang dan mendorong kebijakan publik yang bertanggung jawab.
Narasumber: M. Sutisna
Redaksi: BahriNews.com
Editor: Zulkarnain Idrus