BahriNews.com | Pasaman Barat –
Proyek pemeliharaan Irigasi Batang Bayang di Jorong Koto Sawah, Nagari Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diduga kuat bermasalah. Pekerjaan yang seharusnya menjadi program peningkatan infrastruktur pertanian justru menuai sorotan karena tidak transparan dan terindikasi asal jadi.
Senin (25/8/2025), awak media mendapati di lokasi bahwa proyek tersebut tidak memiliki papan nama kegiatan sebagaimana diwajibkan regulasi. Publik pun tidak mengetahui siapa pelaksana, berapa anggaran, serta sumber pendanaan. Kondisi ini menimbulkan dugaan proyek siluman.
Sejumlah warga dan saksi mata menyebut kualitas pekerjaan juga jauh dari standar. “Pasangan batu dan semen bisa dikopek dengan tangan. Artinya campuran semen tidak sesuai RAB,” ujar salah satu warga.
Pengawas lapangan bernama Togar mengklaim adukan semen 1:2. Namun, hasil investigasi di lapangan menunjukkan pernyataan tersebut berbeda dengan fakta. Togar juga menyebut tidak mengetahui besaran anggaran proyek dan hanya menjalankan perintah dari Buyung, pihak yang disebut sebagai penanggung jawab.
Ironisnya, ketika dihubungi lewat WhatsApp, Buyung malah menyatakan bahwa pekerjaan itu tidak ada anggarannya. Sementara sumber lain justru mengungkapkan bahwa pekerjaan dikendalikan oleh pihak bernama Dito.
Dari pantauan, terdapat tujuh titik pekerjaan yang dikerjakan dengan mutu rendah dan diduga menyalahi spesifikasi teknis. Situasi ini membuka peluang adanya indikasi penyimpangan anggaran.
Secara hukum, proyek pemerintah wajib transparan sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, Perpres No.54/2010 jo. Perpres No.70/2012, serta Permen PU No.12/2014. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi berpotensi dijerat UU No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketua DPP LSM Ligin, M. Sudirmin, menegaskan akan mengambil langkah hukum. “Kalau pekerjaan pemeliharaan irigasi Batang Bayang ini terbukti tidak sesuai spek dan tanpa transparansi, kami akan menyurati Kejati Sumbar, Tipikor Polda Sumbar, bahkan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kami juga mendesak BPK RI turun langsung memeriksa tujuh titik pekerjaan itu,” tegasnya.
Kasus dugaan proyek siluman ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan agar penggunaan uang negara benar-benar diawasi dan tidak merugikan rakyat. (FH)
**Redaksi: BahriNews
