Manado, 21 Juli 2025 | BahriNews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mencetak rekor nasional. Sebanyak 3.420 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan menerima SK Pengangkatan per 1 Juli 2025, tiga bulan lebih cepat dari jadwal nasional. Tak tanggung-tanggung, langkah kilat ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif, yang hadir langsung dalam pelantikan di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (18/7).
> “Sulawesi Utara ini luar biasa. Bukan hanya tercepat, tapi jumlah PPPK yang diangkat juga terbanyak. Target nasional TMT Oktober, Sulut sudah gaspol sejak Juli,” ujar Prof. Zudan dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan.
Sulut tak sekadar mengejar angka, tetapi memperlihatkan komitmen kuat menjalankan mandat Presiden RI untuk memperkuat layanan publik lewat reformasi birokrasi. Total PPPK yang dilantik terdiri dari 3.324 tenaga teknis dan 96 guru, hasil seleksi tahun anggaran 2024.
Prof. Zudan menekankan bahwa keberhasilan ini adalah buah kolaborasi kuat antara BKN dan Pemprov Sulut, dan menjadi bukti nyata bahwa dengan sistem manajemen ASN yang baik, daerah bisa bergerak cepat dan tepat.
> “ASN sekarang bukan hanya pelayan, tapi jantung dari pelayanan negara. Adaptif, kerja keras, dan loyal terhadap visi misi pimpinan adalah harga mati,” tegas Zudan, yang juga menyinggung layanan BKN kini sudah dihitung dalam satuan jam, bukan hari.
Pelantikan megabesar ini dihadiri oleh jajaran elit birokrasi Sulut dan nasional: Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wagub Dr. J. Victor Mailangkay, Pj. Sekda Tahlis Gallang, serta petinggi BKN seperti Deputi Pembinaan Manajemen ASN Herman, Direktur JF Sri Gantini, dan Kepala Kanreg XI Akhmad Syauki. Tak ketinggalan, Kepala BKPSDM Sulut Olivia Sari Theodore yang jadi motor teknis percepatan ini.
Pelantikan ini tak hanya seremoni. Ini adalah pesan keras dan jelas: Pemprov Sulut serius menata birokrasi. Tidak lamban. Tidak main-main.
> “Kepada seluruh PPPK, ini bukan akhir. Ini awal tanggung jawab. Kalian kini bagian dari Korpri. Tunjukkan bahwa ASN bisa jadi pelayan rakyat yang cerdas, sigap, dan bersih!” pungkas Zudan. (SB)
