Bandung, Bahrinews.id | Tepat 66 tahun sejak Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959, suara-suara rakyat kini kembali bergema: Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan besar demi keselamatan bangsa.
Kondisi Indonesia saat ini dinilai jauh dari harapan reformasi. Demokrasi liberal yang mengemuka setelah reformasi 1998, justru membuka ruang lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin sistemik. Empat kali amandemen terhadap UUD 1945 nyatanya belum mampu memperbaiki tatanan negara secara fundamental.
Dr. H. Datep Purwa Saputra, S.Sos., MM., MH., MBA., selaku Dankomenwa Indonesia, dalam peringatan Hari Dekrit Presiden 5 Juli 2025 di Bandung, menyuarakan dengan lantang agar Presiden Prabowo Subianto tidak ragu mengambil langkah konstitusional yang tegas, sebagaimana dilakukan Soekarno di masa kritis 1959.
> "Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Situasi IPOLEKSOSBUDHANKAM tidak stabil, dan sistem hasil reformasi malah semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Ini waktunya Presiden Prabowo berani menempuh jalan Dekrit seperti Bung Karno!" tegasnya.
Dalam sejarahnya, Dekrit 5 Juli 1959 dikeluarkan Soekarno setelah kegagalan Dewan Konstituante menyusun konstitusi baru, serta kondisi politik yang tidak stabil di era Demokrasi Liberal. Dengan dekrit itu, Soekarno mengembalikan kekuatan dasar negara kepada UUD 1945 yang asli, tanpa amandemen.
Di era Orde Baru, Presiden Soeharto sempat menggulirkan semangat melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun ia terhenti karena tuntutan reformasi yang memuncak pada Mei 1998. Ironisnya, di era reformasi, justru praktik KKN yang menjadi alasan gerakan tersebut malah makin menjamur.
"Kalau Bung Karno bisa ambil sikap untuk bangsa, mengapa kita sekarang ragu? Kita butuh ketegasan, bukan kompromi politik!" tegas Datep kembali.
Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah perjalanan bangsa, dan menyerukan perubahan besar demi kembali kepada jati diri Indonesia yang sesungguhnya: Berdaulat, Berkepribadian, dan Berpancasila.
Selamat Hari Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945, 5 Juli 1959 – 5 Juli 2025.
(Red/SB)
📌 Redaksi Bahrinews.id
#DekritPresiden1959
#KembaliKeUUD45
#PrabowoSubianto
#NKRIHargaMati
#TolakLiberalism
#AntiKKN
#ReformasiTotal
