Bahrinews.id | Jakarta, 12 Juli 2025
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2025 dan arah rencana kerja tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7/2025). Dalam paparannya, Rini menegaskan bahwa kementeriannya akan terus menjadi penggerak utama dalam transformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.
“Selama tahun 2025, kami memfokuskan upaya pada penataan kelembagaan, perumusan arah baru reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi pemerintahan,” jelas Rini.
Arah Baru Reformasi: Kolaboratif, Digital, dan Terukur
Dalam perencanaan tahun 2026, Kementerian PANRB akan melaksanakan Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Tahap I yang menekankan integrasi kebijakan di seluruh level pemerintahan, termasuk hingga ke tingkat desa. Selain itu, Rini juga menyoroti pentingnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk mendorong pencapaian shared outcome atau hasil bersama lintas kementerian/lembaga.
“Dengan SAKP, instansi pemerintah tidak lagi bekerja secara sektoral, tetapi secara sinergis mengejar satu tujuan: mencapai target pembangunan nasional,” ujar Rini.
Transformasi ASN dan Layanan Digital Pemerintah
Tahun depan, Kementerian PANRB juga akan memperkuat manajemen aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem berbasis talenta, meritokrasi, dan digitalisasi. Penerapan transformasi digital tidak hanya pada aspek teknis, tapi juga menyentuh tata kelola, budaya kerja, hingga sistem keamanan digital.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi. Ini adalah perubahan menyeluruh, agar pelayanan publik bisa lebih cepat, mudah, dan ramah terhadap masyarakat,” tegasnya.
Dalam hal ini, Kementerian PANRB mendorong pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) seperti Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment untuk mendukung layanan prioritas seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos), serta membangun ekosistem digital pemerintahan yang saling terintegrasi.
Dukungan Komisi II DPR RI: Sinergi Kunci Keberhasilan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian PANRB. Menurutnya, langkah-langkah strategis yang telah dilakukan harus terus diperkuat melalui sinergi yang erat antara pemerintah dan DPR RI.
“Komisi II akan terus memberikan dukungan terhadap mitra kerja kami, termasuk Kementerian PANRB, agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan fokus pada kolaborasi, digitalisasi, dan reformasi birokrasi yang konkret, Kementerian PANRB menegaskan komitmennya untuk terus melayani negeri secara profesional, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
(Bahrinews.id – Redaksi)
