Jakarta, Senin, 7 Juli 2025 – bahrinews.id | Gelombang ketidakpercayaan publik terhadap institusi peradilan kembali mencuat. Masyarakat, khususnya para pencari keadilan, kian lantang mempertanyakan sejauh mana komitmen Mahkamah Agung (MA) dan jajarannya dalam menjalankan prinsip integritas yang selama ini hanya terdengar nyaring di panggung-panggung seremonial.
Ironisnya, di tengah masifnya kampanye integritas yang digalakkan oleh Pimpinan MA, Plt Kepala Bawas MA, dan Dirjen Badilum, suara dari akar rumput justru menyuarakan realitas yang kontras: pelayanan peradilan di banyak titik masih jauh dari harapan.
“Selama ini hanya seremonial dan retorika belaka. Publik butuh bukti nyata, bukan hanya pidato penuh jargon integritas,” tegas Syamsul Bahri, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI).
Syamsul secara tegas menyoroti lemahnya aksi nyata dari para petinggi MA, yang dinilai enggan atau bahkan abai terhadap evaluasi langsung di lapangan. Ia mendesak agar Pimpinan MA, Plt Kabawas, dan Dirjen Badilum tidak hanya bersembunyi di balik meja dan surat edaran, tetapi berani melakukan inspeksi mendadak dan menyerap langsung keluhan masyarakat.
“Kita hidup di era A.I dan digitalisasi, namun respon terhadap kritik masih lamban. Di mana sikap adaptif dan solutif dari para pemimpin peradilan kita?” cetus Syamsul.
Ia juga menyinggung minimnya keterbukaan pihak MA terhadap awak media. Dalam catatannya, komunikasi publik dari MA sangat terbatas, bahkan cenderung tertutup, sehingga ruang klarifikasi terhadap isu-isu strategis nyaris tak tersedia.
“Kalau media saja sulit mengakses informasi, bagaimana masyarakat bisa percaya? Transparansi dan kemitraan dengan media adalah kunci menjaga marwah institusi,” lanjutnya.
Syamsul menekankan bahwa menjaga integritas lembaga peradilan bukan cukup dengan jargon atau baliho bertuliskan ‘Zona Integritas’. Dibutuhkan keberanian menghadapi kritik, kemauan untuk berubah, dan kepemimpinan yang hadir secara nyata di tengah problem sistemik.
bahrinews.id mencatat, krisis kepercayaan ini tak bisa diselesaikan dengan kosmetik belaka. Diperlukan langkah berani, terbuka, dan sistemik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap mahkamah tertinggi di negeri ini.
Reporter: Redaksi bahrinews.id
Narasumber: Syamsul Bahri, Ketum FORSIMEMA-RI
