Jakarta, Bahrinews.id – Dalam rangka menjaga kestabilan pasokan dan harga beras nasional, Perum BULOG kembali menerima amanah penting dari Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan lebih dari 1,3 juta ton beras hingga penghujung tahun 2025.
Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tanggal 8 Juli 2025. BULOG ditargetkan menyalurkan sebanyak 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program SPHP merupakan salah satu strategi utama Pemerintah dalam menekan lonjakan harga beras yang belakangan ini terus merangkak naik. Data Panel Harga Pangan per 9 Juli 2025 menunjukkan bahwa harga rata-rata beras medium telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, menegaskan bahwa penyaluran SPHP dilakukan bersamaan dengan program Bantuan Pangan (Banpang). "Kedua program ini merupakan bentuk intervensi pasar yang saling melengkapi. Harapannya, stabilitas pasokan dan harga beras dapat terjaga dengan baik di tengah dinamika pasar," ujarnya.
Beras SPHP akan disalurkan melalui berbagai jalur distribusi resmi, seperti pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan Pemerintah, Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh pemerintah daerah, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai tahun ini ikut dilibatkan.
Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025, mitra penyalur diwajibkan mematuhi aturan teknis, antara lain:
- Dilarang mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain
- Maksimal pembelian oleh konsumen: 2 pak atau 10 kg
- Beras SPHP tidak boleh diperjualbelikan kembali
- Kemasan 50 kg hanya untuk wilayah khusus seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP
Adapun harga jual dari gudang BULOG ke mitra penyalur ditetapkan sebagai berikut:
- Rp 11.000/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi
- Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera lainnya, Kalimantan, dan NTT
- Rp 11.600/kg untuk Maluku dan Papua
Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP sesuai dengan HET yang berlaku. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri siap menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran, seperti penjualan di atas HET atau penyelewengan distribusi.
BULOG berkomitmen melaksanakan program ini dengan menjunjung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tetap terbuka terhadap kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
"Ini adalah bagian dari kontribusi nyata BULOG dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjamin akses pangan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Suyamto.
(SPR/Red/Bahrinews.id)
