Binjai, 4 Juni 2025 — BahriNews.id |Gelombang penolakan terhadap pelantikan Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti sebagai Ketua DPRD Kota Binjai semakin membesar. Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Binjai, Selasa (3/6), memprotes dugaan cacat prosedur dan permainan politik kotor di balik penunjukan tersebut.
Dipimpin oleh Koordinator KMMB, Sotoyo, SH, puluhan mahasiswa meneriakkan seruan pembatalan pelantikan sembari mengibarkan spanduk bertuliskan: “DPRD sebagai Pemegang Kekuasaan Negara? atau Pembatas Kekuasaan? Kembalikan Marwah Dewan Perwakilan Rakyat.” Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “pembajakan lembaga legislatif oleh kepentingan kekuasaan.”
Dalam orasinya, KMMB merujuk pada berbagai regulasi—termasuk Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002, serta Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/31/KPTS/2025—yang dinilai menjadi sumber polemik akibat interpretasi yang dipaksakan demi melegitimasi pelantikan Gusuartini.
KMMB menuding, proses penunjukan Gusuartini tidak hanya cacat secara administratif, tapi juga sarat praktik transaksional yang melibatkan suap dan penyalahgunaan wewenang. Surat Wali Kota Binjai Nomor 100.3.7-575 tertanggal 3 Februari 2025, menurut mereka, seharusnya menetapkan Mahyadi sebagai Ketua DPRD definitif periode 2024–2029. Namun, keputusan itu diduga sengaja “dibajak” demi mengamankan kursi bagi Gusuartini.
"Ini bukan hanya pelanggaran prosedur. Ini pengkhianatan terhadap demokrasi dan rakyat Kota Binjai," tegas Sotoyo dalam orasinya. Ia menilai pelantikan Gusuartini mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berpotensi membuka ruang lebih lebar bagi praktik politik uang di tubuh DPRD.
KMMB mendesak DPRD Kota Binjai, khususnya Fraksi Partai Golkar, untuk mengkaji ulang keputusan tersebut dan membatalkan pelantikan Gusuartini. Mereka menuntut proses politik dikembalikan ke jalur konstitusional, bukan sekadar menjadi arena perebutan kekuasaan bagi elit partai.
Tak berhenti di situ, KMMB juga merencanakan aksi lanjutan. “Kami akan turun lagi Selasa depan. Ini bukan soal siapa yang duduk di kursi Ketua, tapi siapa yang benar-benar membawa aspirasi rakyat, bukan pesanan elit. Kami akan mengejar pimpinan DPRD Kota Binjai untuk berdialog terbuka, apakah pelantikan ini memang demi kepentingan publik atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” tegas Sutoyo.
Dengan nada tegas, ia menutup aksinya: “Kita tidak akan diam melihat lembaga rakyat dikangkangi oleh kepentingan segelintir orang. KMMB akan terus mengawal kasus ini sampai marwah DPRD benar-benar dikembalikan kepada rakyat.”
Redaksi
