BahriNews.id | Medan – Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Polisi harus menerapkan hukum secara sama rata terhadap semua warga negara, tanpa memandang jabatan, kedekatan, atau pengaruh yang dimiliki seseorang.
Pernyataan ini disampaikan oleh praktisi hukum Agus Halawa, SH, yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
"Polisi tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada siapapun hanya karena kedekatan atau kekuasaan yang dimiliki. Hukum harus ditegakkan secara transparan, objektif, dan berkeadilan," ujar Agus Halawa.
Menurutnya, jika polisi mulai bermain-main dengan hukum, maka dampaknya akan sangat berbahaya. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bisa merosot tajam, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakadilan sosial, keresahan di tengah masyarakat, bahkan tindakan kekerasan.
"Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan melahirkan kegelisahan sosial dan ketidakstabilan. Polisi memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum secara jujur dan adil demi kepentingan bersama," tambahnya.
Agus Halawa juga mengingatkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berkomitmen melalui slogan "Polri Presisi", yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Komitmen ini harus diwujudkan secara nyata dalam setiap tindakan aparat di lapangan.
"Polri adalah milik rakyat. Slogannya jelas: Melindungi dan Melayani. Jangan sampai semangat itu tercoreng oleh tindakan yang tidak adil. Polri untuk masyarakat, bukan untuk segelintir orang yang punya kekuasaan," tegasnya.
Masyarakat, lanjut Agus, akan terus menuntut kepastian hukum yang adil. Sudah saatnya aparat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom, bukan alat kekuasaan. (ZoelIdrus/ AZ Tj)
