Padangsidimpuan — BahriNews.id | Skandal pemalsuan tanda tangan di tubuh DPRD Kota Padangsidimpuan akhirnya pecah ke permukaan. NF, mantan anggota DPRD periode 2019–2024, secara tegas mengungkapkan bahwa namanya dicatut dalam dokumen perjalanan dinas yang tidak pernah ia tandatangani, apalagi menerima uangnya.
Merasa dipermainkan dan mengalami kerugian, NF kini siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Mediasi yang diupayakan IH, sesama mantan anggota DPRD, justru makin memperkeruh suasana. Permintaan ganti rugi dalam jumlah besar, yang disebut-sebut atas arahan NF, membuat pihak Sekwan CS merasa diperas. Meskipun sudah mengakui kesalahan, mereka akhirnya memilih pasrah karena tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut.
Lebih jauh, seorang penggiat hukum di Padangsidimpuan yang enggan disebutkan namanya, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh diam. Ia mengingatkan, meski pelaporan pemalsuan tanda tangan biasanya harus dilakukan oleh korban, namun jika terbukti menimbulkan kerugian negara, maka APH wajib memprosesnya tanpa perlu menunggu laporan pribadi.
"Ini indikasi kejahatan serius! Bisa jadi bukan hanya satu tanda tangan yang dipalsukan. Jangan-jangan ini sudah menjadi modus yang berjalan lama — menggandakan perjalanan dinas, menggelembungkan laporan, dan membebani negara," tegasnya.
Penelusuran menunjukkan, selama ini perjalanan dinas yang menjadi temuan tidak pernah ditunjukkan atau dikonfirmasi langsung kepada anggota dewan. Kasus NF, yang ditemukan melakukan perjalanan dinas ganda dalam satu hari, membuka fakta bahwa praktik manipulasi ini sangat mungkin sistematis dan terstruktur.
Mediabahri.com menilai, skandal ini bukan masalah kecil. Dugaan pemalsuan yang berdampak pada kerugian negara harus segera diusut tuntas. Aparat penegak hukum wajib bergerak cepat untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, dan menyeret semua pihak yang terbukti bersalah ke meja hijau.
Sidimpuan butuh keadilan. Rakyat berhak tahu kebenaran.
(Tim BahriNews.id)
