Langkat – BahriNews.id | Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) mengamuk di depan Kantor Dinas PMD dan Kantor Bupati Langkat, Rabu (30/4/2025). Mereka menuntut satu hal yang sangat jelas: Copot Kepala Dinas PMD Langkat, Nuriansyah Putra SSTP MSi, yang diduga kuat terlibat dalam skandal pungutan liar (pungli) Dana Desa.
Dalam orasinya, para mahasiswa mengungkap bahwa Kadis PMD diduga mematok tarif sebesar Rp1 juta kepada setiap desa untuk bisa mencairkan Dana Desa tahun anggaran 2025. Praktik kotor ini dituding sebagai biang kerok macetnya pencairan dana desa di Kabupaten Langkat.
“Ini bukan lagi isu. Ini sudah jadi luka terbuka bagi desa-desa di Langkat. Delapan puluhan desa belum cair dan penyebabnya jelas: mereka menolak membayar pungli,” tegas Ketua SEMMI Langkat, M. Ihlal Afiq, lantang dari atas mobil komando.
Tercatat dari 240 desa yang ada, hanya segelintir yang mampu mencairkan dananya. Sebagian besar memilih bersikap tegas—tidak tunduk pada praktik haram ini.
Ketua Wilayah SEMMI Sumut, Nanda Ferdianta Sebayang, yang turut hadir dalam aksi menyayangkan absennya Bupati Langkat dan pejabat Dinas PMD. “Menghilang saat rakyat menuntut keadilan, ini bentuk pengecut! Bupati Langkat harus bertanggung jawab!” serunya.
Tak satu pun pejabat Pemkab Langkat menemui massa. Mahasiswa yang kesal kemudian membakar ban sebagai bentuk perlawanan, dan memaksa masuk ke halaman Kantor Bupati Langkat untuk menyampaikan aspirasi langsung.
“Kami tidak akan diam. Jika hari ini tidak didengar, kami akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ini baru awal!” ancam Ihlal.
Aksi berjalan tertib meski panas, dengan pengamanan ketat dari jajaran Polres Langkat, Satpol PP, dan satu unit mobil pemadam kebakaran yang disiagakan untuk mengantisipasi aksi lanjutan.
Skandal ini kini menjadi perhatian publik. Bupati Langkat ditantang untuk memilih: berpihak pada rakyat atau melindungi birokrat yang terindikasi korup.
(ZoelIdrus/Rudy Hartono)
