Bahrinews.id | JAKARTA – Penangkapan Michael Steven yang dikenal sebagai bos Kresna menjadi babak penting dalam penanganan kasus investasi gagal bayar yang telah menyeret banyak korban ke dalam kerugian finansial bernilai besar. Namun bagi para korban, penangkapan tersebut bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk membongkar secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam rangkaian pemasaran produk investasi tersebut.
Gelombang tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya semakin menguat. Para korban menilai keadilan tidak akan pernah tercapai apabila pengungkapan hanya berhenti pada satu figur, sementara seluruh mata rantai yang diduga berperan dalam menawarkan dan memasarkan produk investasi kepada masyarakat tidak disentuh secara komprehensif.
Salah satu nama yang kembali menjadi sorotan adalah Agustin Widyawati. Sejumlah korban mengaku mengenal produk investasi tersebut melalui penjelasan dan penawaran yang disampaikan oleh Agustin. Keterangan para korban itu kini menjadi bagian dari fakta yang mereka harapkan dapat didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Jangan ada yang kebal hukum. Jangan ada yang dilindungi. Jika memang ada pihak lain yang memiliki peran dalam rangkaian peristiwa ini, maka harus diperiksa secara objektif dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas salah seorang korban kepada Bahrinews.id.
Menurut para korban, kasus ini tidak hanya meninggalkan kerugian materiil, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia investasi. Banyak korban mengaku kehilangan dana pendidikan anak, tabungan keluarga, dana pensiun, hingga modal usaha yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.
Tim investigasi Bahrinews.id menilai terdapat sejumlah aspek yang layak ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum. Di antaranya mengenai pola pemasaran produk investasi, pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan calon investor, alur informasi yang diberikan kepada nasabah, hingga kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pemasaran tersebut.
Penangkapan Michael Steven seharusnya menjadi momentum untuk membuka seluruh fakta yang selama ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para korban. Publik berhak mengetahui bagaimana produk investasi itu dipasarkan, siapa saja yang terlibat dalam prosesnya, serta bagaimana mekanisme yang menyebabkan dana masyarakat akhirnya terjebak dalam persoalan gagal bayar berkepanjangan.
Korban mendesak agar tidak ada kompromi dalam proses penegakan hukum. Mereka meminta aparat bekerja secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu dalam mengusut seluruh fakta yang relevan.
“Yang kami tuntut bukan balas dendam. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Semua pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti. Jangan ada yang luput hanya karena memiliki posisi atau kedekatan tertentu,” ujar perwakilan korban.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Agustin Widyawati terlibat dalam perkara gagal bayar Kresna sebagaimana yang disampaikan para korban. Oleh karena itu, seluruh dugaan dan informasi yang berkembang wajib diuji melalui proses penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian di hadapan hukum.
Redaksi Bahrinews.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini. Namun hingga berita ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka untuk dimuat secara proporsional.
Kini publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk menjawab tuntutan para korban. Apakah pengusutan akan dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan, atau justru berhenti pada sebagian fakta yang telah terungkap?
Bagi para korban, jawabannya jelas: kasus ini harus diusut tuntas tanpa kompromi, tanpa tebang pilih, dan tanpa menyisakan ruang bagi siapa pun yang terbukti memiliki peran untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Sumber: Keterangan sejumlah nasabah korban gagal bayar.
Reporter: Samsul Bahri
Editor: Zulkarnain Idrus
