Jambi - bahrinews.id | Sinyal baru disampaikan oleh Posko Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Phasivic dan Fast Respon Nusantara DPW Jambi, yang kini secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk mengawal legalisasi aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal di Provinsi Jambi.
Dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Koordinator LBH Phasivic Jambi, Fahmi, menghimbau kepada para pelaku pengeboran sumur minyak ilegal agar tidak lagi takut dan tidak bermain kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum.
“Para pelaku sumur bor minyak ilegal drilling yang beraktivitas saat ini, saya himbau untuk merapat dan bersatu dalam upaya inventarisasi aset dari ilegal menjadi legal,” tegas Fahmi.
Ia menegaskan, pihaknya bersama tim hukum LBH Phasivic siap melakukan pendampingan penuh dalam proses transisi dari aktivitas ilegal menjadi legal. Menurut Fahmi, sudah saatnya pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat secara sah dalam pengelolaan energi.
“Kami dari LBH Phasivic Provinsi Jambi siap mengawal dan merubah aktivitas illegal drilling menjadi legal. Tidak akan ada lagi penangkapan terhadap pengusaha sumur bor minyak ke depannya, karena kita akan bawa mereka masuk ke jalur hukum yang sah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fahmi mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka ruang legalisasi pengeboran minyak rakyat.
“Saya bersama Kementerian ESDM akan meresmikan dan melegalkan aktivitas pengeboran sumur minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat. Silakan hubungi saya langsung via WhatsApp ke nomor 0811-1010-6999 dengan melampirkan KTP dan lokasi yang ingin dilegalkan,” tambahnya.
Setelah menghubungi kontak yang disediakan, masyarakat akan menerima formulir survei, daftar aturan yang berlaku, draft nota kesepahaman (MoU), serta form analisis kesiapan lokasi untuk ditinjau langsung oleh tim hukum dan teknis dari LBH Phasivic.
“Sudah saatnya pengeboran sumur minyak ilegal beralih menjadi legal dan resmi, khususnya di Provinsi Jambi. Dan kami juga membuka peluang bagi pemilik sumur ilegal di provinsi lain untuk ikut serta dalam program legalisasi ini,” pungkasnya.
Langkah berani ini diharapkan mampu membuka diskursus baru soal pengelolaan energi berbasis rakyat yang selama ini dianggap ilegal, dan membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal dan pengurangan konflik horizontal di lapangan.
(LBH PHASIVIC JAMBI/ Red)
