Namun Program Bantuan dana Operasional Sekolah ini sering di salah gunakan oleh para penanggung jawab,para pengguna anggaran ,dengan berbagi cara agar dapat di pindahkan dana bos tersebut ke kantong mereka untuk kepentingan pribadi .
Pemerintah memberikan anggaran dana bos tersebut harus mengacu pada UUD no 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (KIP)
Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang ada di SDN 1 RENO BASUKI yang mana SDN tersebut dikepalai oleh seorang Pelaksana Harian (PLH)
SYAI’ULWIYAH.
SYAI’ULWIYAH kepala sekolah PLH SDN 1 RENO BASUKI pada Tahun 2024 Telah Mencairkan Anggaran Dana Bos sebesar RP 173 900 000.
Di Dalam anggaran RP 173. 900.000 ini digunakan dan terbagi dalam beberapa komponen pembiayaan. Namun ada beberapa Komponen yang didalam penggunaannya diduga dikorupsi dan di mark up oleh SYAI’ULWIYAH
Dugaan Anggaran yang di mark up dan tidak diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut
1.LANGGANAN DAYA DAN JASA
RP 30.372.500
2.PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RP 27.005.000
3. PEMBAYARAN HONOR Rp 58.800.000
Dari ke 3 komponen tersebut tentunya tidak diyakini kebenarannya yang mana dengan memperbesar nilai rupiah namun fakta penggunaan nya tidak diyakini kebenarannya hal ini diduga hanya modus dan permainan kepala sekolah saja untuk mencari keuntungan dari Anggaran dana bos.
Jelas dalam hal ini seharusnya menjadi contoh yang baik namun ini sebaliknya SYAI’ULWIYAH tidak patut di contoh oleh kepala sekolah yang lainnya
Jelas dari anggaran serta uraian diatas kita ketahui bahwa dalam hal ini SYAI’ULWIYAH selaku Kepala sekolah Sdn 01 Reno Basuki Diduga telah melakukan markup yang mengacu Kepada tindak pidana korupsi dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri ,dari ulah nya jelas ratusan juta rupiah kerugian negara…. dari ulah SYAI’ULWIYAH
ini tak hanya negara namun masyarakat dan murid juga yang menjadi korban. (Red&Tim)
